Lampung – Direktur Rekanan Proyek pembangunan Taman Kota di Kabupaten Lampung Tengah, yang diharapkan bisa menjadi ruang publik hijau dan tempat rekreasi bagi warga, kini menjadi sorotan. Tidak hanya karena kualitas hasil proyek yang dipertanyakan, tetapi juga karena adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proses pelaksanaannya.
Proyek Taman Kota Lampung Tengah dimulai pada tahun 2023 dengan anggaran yang cukup besar, sekitar Rp 10 miliar. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lampung Tengah, sekaligus menjadi daya tarik wisata. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah pihak mulai mencurigai adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana proyek tersebut, terutama setelah adanya laporan mengenai kualitas pekerjaan yang buruk dan ketidaksesuaian antara anggaran yang digunakan dengan progres proyek yang terlihat.
Penahanan Direktur Rekanan Proyek oleh Kejari Lampung Tengah
Baca Juga : Tim Pencari Fakta Komnas HAM Cs Langsung Selidiki Demo Ricuh Agustus
Pada 7 Desember 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah akhirnya mengambil langkah tegas dengan menahan RM, Direktur Utama dari perusahaan rekanan yang menangani proyek Taman Kota Lampung Tengah.
“Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan memperoleh bukti-bukti yang cukup, kami menahan saudara RM sebagai tersangka dalam kasus ini.
Dugaan Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Proyek
Dugaan penyalahgunaan dana ini tentu saja merugikan negara dan masyarakat,” jelas Pahala Sibarani.
Tindak Lanjut Proyek Taman Kota Lampung Tengah
Proyek Taman Kota yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Lampung Tengah kini justru menjadi pusat perhatian publik. Banyak warga yang kecewa karena fasilitas yang dijanjikan untuk mendukung kegiatan sosial dan rekreasi belum sepenuhnya terwujud. Beberapa area yang seharusnya menjadi tempat rekreasi bagi keluarga dan anak-anak tampak terbengkalai dan tidak terawat.
Pihak Kejari Lampung Tengah berjanji akan melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktek korupsi ini.
Pahala Sibarani menambahkan bahwa pihaknya juga sedang mengusut aliran dana proyek tersebut, apakah ada pihak lain yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi ini. “Kami akan menindaklanjuti siapa pun yang terlibat dalam kasus ini, baik di pihak swasta maupun di jajaran pemerintah daerah,” ujar Pahala.
Tanggapan dari Pihak Terkait
Namun, beberapa orang dekat RM menyatakan bahwa mereka akan memberikan pembelaan dan memastikan bahwa klien mereka tidak bersalah.
“Kami percaya bahwa RM tidak akan terlibat dalam praktik korupsi.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga memberikan respons terkait penahanan ini. Melalui Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, pemerintah daerah menyatakan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk mendalami kasus ini. “Kami akan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah daerah tentunya sangat prihatin dengan kejadian ini, karena kami ingin proyek ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Loekman dalam sebuah pernyataan resmi.
Reaksi Masyarakat Lampung Tengah
Masyarakat Lampung Tengah yang semula berharap banyak pada proyek Taman Kota kini merasa kecewa dengan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran. Banyak warga yang mengungkapkan kekecewaannya, terutama karena proyek yang seharusnya menjadi ruang publik yang representatif bagi warga, kini justru terkesan terbengkalai dan penuh masalah.
“Sangat mengecewakan. Kami sangat berharap taman ini bisa menjadi tempat berkumpul warga, tapi malah banyak yang terbengkalai. Ternyata ada masalah di balik proyek ini,” ujar Dede, seorang warga Lampung Tengah yang tinggal di sekitar lokasi proyek Taman Kota.
Sementara itu, sebagian masyarakat berharap agar kejaksaan dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang tegas jika terbukti ada tindak pidana korupsi.
Penyelidikan Lanjutan dan Potensi Dampak Hukum
Kesimpulan: Upaya Penegakan Hukum dalam Proyek Pembangunan
Kasus penahanan Direktur Rekanan Proyek Taman Kota Lampung Tengah oleh Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Dalam hal ini, proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat malah tersandung masalah korupsi yang merugikan banyak pihak.
